Jayapura - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, lakukan Deklarasi Papua Damai dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila dengan Tema "Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat”.
Deklarasi Damai digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2022 bersama dengan Wakil Presiden RI Prof. K.H Maruf Amin secara virtual, bertempat di Lapangan Pendidikan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Rabu (01/06).
Dalam pelaksanaan Deklarasi Papua Damai dipimpin oleh Ketua LMA Provinsi Papua Dr. Lenis Kogoya, S.Th, M.Hum bersama LMA Jayawijaya Charlus Wandikbo, Ketua LMA Kab. Jayawijaya Herman Doga, Para perwakilan LMA Provinsi Papua dan LMA Kab. Jayawijaya, beserta Masyarakat yang menghadiri deklarasi tersebut.
Ketua LMA Provinsi Papua Dr.Lenis Kogoya dalam kesempatannya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
"Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam mengimplementasi UUD Otsus No 2 Tahun 2021/2022 rencana melarikan DOB menuju Papua yang damai dan sejahtera,” Ucap Lenias
Dia juga mengharapkan Deklarasi Papua Damai bertajuk "Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat” dapat menghasilkan rekomendasi kongkrit untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Papua.
“Saya Ketua LMA Papua berharap Kegiatan Deklarasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kongkrit untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Papua, oleh karena itu, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Prof. K.H Maruf Amin menyampaikan kesediaannya untuk memberikan sambutan pada acara Musyawarah LMA se Tanah Papua, walaupun secara virtual melalui rekaman.
Wapres mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan Otonomi Khusus dan Pemekaran Wilayah Papua.
"Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” ucap Wapres.
Lanjut, Deklarasi ini membuka peluang bagi seluruh Orang Asli Papua (OAP) untuk turut terlibat secara nyata Dalam Proses Pembangunan di Papua.
Lebih lanjut Wapres menambahkan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.
"Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh,” terangnya.
Wapres menegaskan, Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera.
Media Sosial